Kabupaten Asahan, Detikxpose.com, Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman hukum dasar dan keterampilan praktis dalam memberikan bantuan hukum, Fakultas Hukum Universitas Asahan (FH UNA) telah sukses melaksanakan Ujian Kompetensi Diklat Paralegal, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal yang sebelumnya telah diberikan kepada peserta dari berbagai latar belakang masyarakat. Ujian kompetensi ini dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta memahami teori hukum, kode etik, serta mampu mengaplikasikan keterampilan paralegal dalam praktik, seperti advokasi masyarakat, penyuluhan hukum, dan mediasi non-litigasi.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA) sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, sekaligus bentuk konkret pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui layanan hukum yang inklusif.
Kepada awak media, Jumat.(16/05/2025). Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPHN atas sinergi dan kepercayaan yang diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Asahan dalam menyelenggarakan kegiatan penting ini.
> “Paralegal adalah perpanjangan tangan negara dalam memperluas akses keadilan, terutama di tengah masyarakat yang masih minim pemahaman hukum. Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan kader-kader paralegal yang tidak hanya cakap hukum, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial tinggi,” ujar beliau dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bili Julan Syah Putra, S.H., M.H., selaku Direktur LKBH FH UNA, menyampaikan bahwa LKBH memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghadirkan layanan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terlebih kelompok marginal yang selama ini sulit mengakses bantuan hukum formal.
> “Ujian kompetensi ini adalah tahap penting untuk memastikan bahwa para peserta benar-benar siap menjadi mitra strategis masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara bijaksana, cepat, dan tanpa harus melalui jalur litigasi yang rumit. Kami percaya, paralegal yang lahir dari program ini mampu menjadi agen perubahan di tengah komunitasnya,” jelasnya.
Pelaksanaan ujian ini berlangsung dengan tertib dan profesional, dengan metode evaluasi menyeluruh terhadap pemahaman materi, studi kasus, dan kemampuan komunikasi hukum. Para peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh BPHN, sekaligus menjadi bagian dari jaringan paralegal yang diharapkan dapat turut membantu dalam memperkuat kehadiran hukum di tengah masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Asahan melalui LKBH FH UNA terus berkomitmen untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah, lembaga hukum, dan komunitas masyarakat dalam memperluas literasi hukum serta memastikan hadirnya keadilan yang merata dan menyeluruh.
Ujian ini diharapkan menjadi model pembelajaran sekaligus inspirasi bagi perguruan tinggi lain dalam mengembangkan program-program berbasis pengabdian hukum dan pemberdayaan masyarakat secara nyata.(tim)
Social Header