Medan, Detikxpose.com, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah (KOMDA) Sumatera Utara–Nanggroe Aceh Darussalam menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jumat (17/10/2025).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas merajalelanya korupsi dan pungli di Sumatera Utara ini. Mereka menyampaikan kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan paksa yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Padangsidimpuan saat menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota.
Aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai ini menyoroti adanya dugaan pemotongan sebesar 60% dari Uang Persediaan (UP) yang diterima oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Adapun total nilai dana yang dipotong diperkirakan mencapai Rp 5–6 miliar.
“Hari ini kami kembali hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat atas praktik pungli yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Padangsidimpuan saat menjabat sebagai Pj. Wali Kota. Pemotongan hingga 60% dari dana OPD adalah bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai Pemerintahan Padang sidempuan” Ujar Andreas Selaku Pimpinan aksi.
Selain pemotongan dana OPD, Mereka juga menyampaikan adanya dugaan pemungutan paksa dana Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 10 juta dari setiap Kepala Dinas dan Kepala Badan. Dana tersebut disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat yang bersangkutan.
“Kami mendesak Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk serius menindaklanjuti laporan ini. Penegakan hukum harus mengambil tindakan yang tegas pada siapa pun yang terlibat,” Pungkas ias.
(Read)
Social Header