Kabupaten Asahan, Detikxpose.com, Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah (PSBD) Kabupaten Asahan yang seharusnya menjadi ajang pelestarian budaya justru diwarnai dugaan praktik korupsi. Investigasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan Sumut RI mengungkap adanya indikasi kuat praktik “mafia” di balik acara rutin dua tahunan tersebut.
Menurut temuan di lapangan, setiap etnis yang berpartisipasi diduga dipungut setoran hingga Rp50 juta. Jika dikalikan dengan 14 etnis yang tampil, maka total dana yang terkumpul mencapai Rp700 juta.
Tak berhenti di situ, para pedagang yang hendak membuka stand di arena kegiatan juga dibebani tarif sewa yang fantastis. Untuk ukuran stand 5 meter, panitia diduga meminta biaya antara Rp4 juta hingga Rp5 juta. Sedangkan stand ukuran 3 meter dikenakan tarif Rp2,5 juta. Hal ini diungkapkan langsung oleh sejumlah pedagang kepada awak media dan pihak GEMMAKO, Sabtu (4/10/2025).
“Sungguh sangat mengerikan. Kegiatan budaya yang seharusnya menyejukkan, malah dijadikan ajang meraup keuntungan oleh oknum berotak mafia,” tegas Dodi Antoni, Ketua Umum DPP GEMMAKO Asahan Sumut RI.
Dodi menilai, lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani praktik pungutan liar (pungli) dan dugaan korupsi menjadi penyebab praktik seperti ini terus berulang. Ia menuding adanya pembiaran terhadap kegiatan Pemkab Asahan yang terindikasi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
“Diduga APH (Aparat Penegak Hukum) lemah dalam penanganan kasus. Padahal korupsi dalam kegiatan rutinitas Pemkab Asahan sudah sangat jelas terjadi,” tambahnya dengan nada geram.
Melihat kondisi ini, GEMMAKO meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan. Lembaga ini menegaskan bahwa pihaknya telah aktif melakukan pengawasan dan monitoring keuangan negara. Namun, tanpa adanya respons serius, mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Aksi tersebut, kata Dodi Antoni, akan digelar di Kantor Bupati Asahan, DPRD Kabupaten Asahan, Kejaksaan Negeri Kisaran, hingga Polres Asahan. Langkah ini dianggap perlu untuk menggugah perhatian publik sekaligus menekan aparat hukum agar tidak menutup mata.
“Jika aduan kami terus diabaikan, kami akan turun ke jalan. Tidak ada kata mundur dalam memperjuangkan keadilan dan memberantas korupsi,” ujarnya.
Masyarakat Kabupaten Asahan berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi dan transparansi terkait dana kegiatan PSBD. Jika dibiarkan, praktik pungli dan dugaan korupsi ini bukan hanya mencederai budaya, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Acara yang seharusnya menjadi kebanggaan, justru terancam berubah menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan. (Red)
Social Header