Kabupaten Asahan, detikxpose.com, DPP Sampura menggelar aksi unjuk rasa menuntut dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan diusut secara transparan dan tanpa kompromi. Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat tersebut dipenuhi teriakan lantang, poster kritik, serta kecaman keras terhadap dugaan penyalahgunaan uang rakyat yang dinilai semakin terang-terangan dipertontonkan di hadapan publik.
Dalam orasinya pada 19 Mei 2026, Akbar (Ketua DPP Sampura) menyebut bahwa selama puluhan tahun perjalanan bangsa, praktik korupsi terus menjadi penyakit kronis yang merampas hak masyarakat kecil. Mereka menilai, pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru diduga menjadikan jabatan sebagai ladang memperkaya diri.
“Dana pemerintah itu milik rakyat, bukan milik koruptor. jangan jadikan penderitaan masyarakat sebagai peluang bancakan anggaran,” Bebernya kepada Awak Media.Kamis,(21/05/2026).
Massa aksi menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Salah satu yang paling disorot adalah anggaran pembayaran lampu jalan tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp18 miliar.
Massa menduga terdapat praktik mark-up dan permainan anggaran yang diduga melibatkan pihak tertentu. Mereka mempertanyakan secara terbuka rincian penggunaan anggaran tersebut, termasuk titik lampu jalan yang dibayarkan serta transparansi konsumsi daya listriknya.
Tak hanya itu, demonstran juga menyoroti proyek pembuatan pengaman pulo jalan senilai sekitar Rp.160 juta yang dinilai cepat rusak dan tidak sesuai kualitas pekerjaan sebagaimana mestinya. Mereka menduga adanya pengurangan kualitas material demi keuntungan pribadi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sorotan tajam lainnya diarahkan pada anggaran perawatan kendaraan dinas yang disebut mencapai lebih dari Rp500 juta. Massa menilai kondisi kendaraan dinas yang masih terlihat layak pakai menimbulkan pertanyaan besar terkait urgensi dan transparansi anggaran perawatan tersebut. Mereka menduga adanya praktik penggelembungan biaya hingga kegiatan fiktif yang sengaja dimainkan untuk menguras APBD.
Di tengah aksi, demonstran juga mengecam dugaan pembiaran parkir liar yang dianggap merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan.
Mereka menuding lemahnya pengawasan membuka ruang dugaan praktik kongkalikong antara oknum tertentu dengan juru parkir liar yang beroperasi tanpa pengendalian jelas.
Tidak berhenti di situ, massa turut mengkritik kinerja Dinas Perhubungan terkait lalu lintas angkutan jalan, khususnya kendaraan bertonase besar yang bebas melintas tanpa pengawasan ketat. Mereka menilai kondisi tersebut bukan hanya menciptakan kemacetan, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas akibat lemahnya penegakan aturan.
Dalam tuntutannya, massa juga menyinggung dugaan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan PPTK di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Mereka mempertanyakan penunjukan pejabat yang dinilai tidak sesuai ketentuan serta menduga adanya relasi kedekatan keluarga dengan pimpinan instansi.
Adapun yang menanggapi aksi tersebut diwakili oleh perwakilan dinas perhubungan. beliau mengatakan bahwa bapak kadis,sekdis dan kepala bidang sedang bertugas diluar kota dan akan menyampaikan persoalan ini.
Masa aksi yang di pimpin Akbar Sinaga : menilai bahwa jawaban tersebut dinilai terlalu normatif serta mempertanyakqn jika emang benar pimpinan bertugas keluar kota kami mempertanyakan nya mana surat tugas/bukti bahwa memang benar sedang bertugas atau hanya sekedar alasan saja karena takut untuk menghadapi para demonstran.
Melalui aksi tersebut, DPP Sentral Aktivis Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara mendesak Kejaksaan Negeri Asahan dan Inspektorat Kabupaten Asahan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan beserta seluruh pihak yang diduga terlibat.
Massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang dinilai semakin merusak moral birokrasi dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka pejabat terkait harus segera dicopot dan diproses hukum. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pengkhianat uang rakyat,” tegas massa dalam pernyataan sikapnya.
Aksi ditutup dengan pernyataan bahwa masa aksi akan datang kembali dengan pelbagai persoalan lagi serta jumlah masa yang lebih banyak dan seruan keras agar pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang disuarakan mahasiswa dan pemuda.
Demonstran menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah hukum dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.(Red)
Social Header