Kabupaten Bogor, liputanviral.space.com – Polemik penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Persoalan yang mencuat tidak hanya menyangkut kepastian regulasi, tetapi juga tata ruang, pengawasan pembangunan, perlindungan konsumen, hingga keberlangsungan usaha para pengembang kavling.
Sampai November 2026, belum terdapat kejelasan mengenai regulasi daerah yang secara khusus mengatur kegiatan penjualan dan pengembangan tanah kavling. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai calon pembeli.
Persoalan tersebut disampaikan Aktivis sekaligus Ketua DPC LSM Penjara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) Bogor Raya, Romi Sikumbang, didampingi Aktivis Sosial Johner Simanjuntak, dalam diskusi singkat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di ruang kerja Sekda, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Romi mengaku mempertanyakan sejauh mana pembahasan regulasi tanah kavling di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD.
Selain persoalan kavling, diskusi juga menyinggung penanganan darurat sampah serta berbagai dinamika pembangunan di wilayah Bogor Timur agar dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut Romi, persoalan tanah kavling bukan isu baru. Sejak pascapandemi Covid-19, pihaknya telah berulang kali menyuarakan perlunya kepastian hukum melalui pembentukan regulasi khusus kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I.
"Kami ingin mengetahui apakah regulasi tanah kavling ini masih terus dibahas di DPRD atau justru belum menjadi prioritas. Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD segera menghadirkan payung hukum yang jelas melalui Perda," ujar Romi.
Ia menilai, regulasi yang sudah ada, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan mengenai bangunan gedung, perlu dikaji kembali untuk memastikan apakah telah mencakup secara memadai kegiatan penjualan tanah kavling.
Menurutnya, pengaturan mengenai pembangunan rumah komersial dan kawasan perumahan tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan transaksi tanah dalam bentuk kavling atau pecahan bidang tanah.
Karena itu, Romi mendorong adanya regulasi yang mampu membedakan secara tegas antara penjualan tanah kavling, pembangunan rumah deret, dan pengembangan kawasan perumahan.
"Kalau memang belum memungkinkan membentuk Perda khusus, kami berharap pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Yang terpenting, ada kepastian aturan agar pengusaha dapat menjalankan usahanya secara tertib dan tidak berbenturan dengan ketentuan hukum," tegasnya.
Romi juga menyoroti semakin maraknya pemasaran tanah kavling di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, termasuk kawasan Bogor Timur dan sekitar jalur Puncak Dua, Kecamatan Sukamakmur.
Menurutnya, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan tata ruang, kesesuaian peruntukan lahan, aspek lingkungan, serta kejelasan status kepemilikan tanah.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh, kerap tertarik membeli tanah kavling karena harganya relatif terjangkau.
Namun, tanpa kejelasan legalitas dan kesesuaian tata ruang, konsumen berpotensi menghadapi persoalan di kemudian hari, mulai dari sengketa kepemilikan hingga kesulitan memperoleh persetujuan pembangunan.
Di sisi lain, Romi menegaskan bahwa keberadaan pengusaha kavling juga perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sepanjang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
Menurutnya, sektor tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pengembangan.
"Pengusaha kavling juga harus mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai seluruh pelaku usaha dipandang sama, sementara belum ada pengaturan yang secara spesifik memberikan pedoman jelas. Namun, kepastian hukum juga harus disertai kewajiban memenuhi tata ruang, legalitas tanah, dan ketentuan lingkungan," bebernya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pengembangan tanah kavling yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Sebab, menurutnya, ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Polemik tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD.
Di antaranya, apakah pembentukan regulasi khusus tanah kavling telah masuk dalam agenda legislasi daerah? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengembang yang melakukan pemecahan dan pemasaran bidang tanah? Serta bagaimana pemerintah menjamin perlindungan konsumen agar masyarakat tidak dirugikan?
Selain itu, diperlukan penjelasan mengenai batas kewenangan Perda dan Perbup dalam mengatur kegiatan usaha tanah kavling, sehingga regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Publik juga menantikan penjelasan Sekda Kabupaten Bogor, DPRD khususnya Komisi I, serta perangkat daerah terkait mengenai langkah konkret yang akan ditempuh untuk menjawab persoalan tersebut.

Social Header