Kabupaten Asahan, detikxpose.com - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia (DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI) melakukan investigasi ke UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut, di Jalan Pependesnas IV, Desa Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.
Sekolah tersebut dipimpin Yakub selaku Kepala Sekolah (Kepsek). Dalam investigasi itu, GEMMAKO RI menyoroti dugaan indikasi korupsi pada Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan barang, serta dugaan pengutipan dengan modus infaq sebesar Rp2.000 sampai Rp5.000 kepada 240 siswa-siswi.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026), Yakub selaku Kepsek tidak berada di tempat. Bendahara sekolah disebut sedang keluar, sementara wakil kepala sekolah sedang mengajar.
Seorang Guru Bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut saat ditanya terkait pengutipan atau infaq mengaku mengetahui hal tersebut, begitu juga kepala sekolah.
"Pengutipan dilakukan setiap hari Jumat, dan uang tersebut digunakan untuk membeli beras dan pada bulan Ramadan tiba akan dibagikan. Terkait Dana BOS dan hal lainnya, langsung saja bertanya kepada Bapak Yakub, kurang lebih beliau menjabat 4 tahun," beber guru tersebut.
Tidak lama setelah itu, guru tersebut langsung pergi dan diduga ketakutan memberikan nomor Hp/WhatsApp Kepsek dan enggan memberikan komentar hal berikutnya.
Kemudian, Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO RI, Dodi Antoni, menyampaikan dugaan modus pungutan liar dengan alibi infaq saat ini sedang marak di sekolah-sekolah. Salah satu contohnya yang diduga dilakukan Yakub selaku Kepsek UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut, dengan rincian Rp2.000 dikali 240 siswa-siswi setiap hari Jumat selama menjabat 4 tahun.
Menurutnya, hal itu diduga kuat melanggar UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Infaq merupakan dana sosial keagamaan yang bersifat sukarela dan pengelolaannya dicatat dalam pembukuan tersendiri. Jika ada paksaan atau kewajiban mengikat, sifatnya beralih dari infaq menjadi pungutan.
"Kemudian kami menduga kuat adanya indikasi korupsi terkait Program Dana BOS dan Pengadaan Barang untuk sekolah. Dugaan melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2), penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3), serta pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 20). Serta diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Ketum DPP LSM GEMMAKO RI.
Lebih lanjut, Dodi Antoni mendesak Kejaksaan Negeri Kisaran Asahan Cq Unit Tipikor Polres Asahan untuk segera melakukan investigasi secara resmi di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut yang dipimpin Yakub selaku Kepala Sekolah yang menjabat selama 4 tahun.
"Kita juga meminta untuk memeriksa LHKPN beliau selama menjabat. Kita juga meminta kepada Musa Al Bakrie, SE, htM.Si, Kadis Pendidikan Asahan untuk mencopot secara tidak hormat Yakub yang diduga menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut," ujar Ketum DPP LSM GEMMAKO RI.
Dari pantauan di lokasi, banyak ditemukan asbes sekolah yang sudah rusak dan jebol-jebol.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak instansi terkait.

Social Header