Jakarta, liputanviral.space.com — Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PP LSM KCBI) secara tegas mengeluarkan peringatan keras kepada publik, instansi pemerintah, penegak hukum, maupun pihak swasta di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mulai saat ini, segala bentuk tindakan, klaim, atau aktivitas yang mengatasnamakan lembaga oleh individu-individu yang tercantum dalam identitas kartu pengurus lama tidak lagi memiliki kaitan hukum maupun struktural dengan LSM KCBI.
Langkah investigatif dan klarifikasi terbuka ini diambil menyusul adanya indikasi potensi penyalahgunaan atribut, nama besar, serta legalitas organisasi—yang terdaftar resmi berdasarkan SK Menkumham RI No. AHU-0016551.AH.01.07 Tahun 2017—oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok di luar koridor organisasi.
Berdasarkan penelusuran dan data internal DPP LSM KCBI, masa berlaku dokumen kepengurusan maupun kartu identitas atas nama:
1. Ir. Posma Sijabat, E.Eng (Jabatan sebelumnya: Sekretaris Jenderal, NIP: 03-I/PP.LSM-KCBI/IX-2025)
2. Kristin Sianturi (Jabatan sebelumnya: Kabid Pendidikan, NIP: 04-I/PP.LSM-KCBI/IX-2025)
telah resmi berakhir masa berlakunya per 1 September 2026, dan secara kelembagaan telah dicopot serta diberhentikan dari jajaran struktur kepengurusan Pimpinan Pusat LSM KCBI.
Pernyataan Resmi Ketua Umum PP LSM KCBI
Ketua Umum Pimpinan Pusat LSM KCBI, Joel Barus Simbolon, memberikan pernyataan tegas dan terbuka untuk meluruskan informasi di tengah masyarakat agar tidak terjadi disinformasi atau kerugian di kemudian hari:
"Kami atas nama Pimpinan Pusat LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia menegaskan kepada seluruh instansi pemerintah, TNI-Polri, swasta, dan masyarakat luas bahwa Saudara Ir. Posma Sijabat dan Saudari Kristin Sianturi sudah tidak lagi menjadi bagian dari struktur kepengurusan LSM KCBI.
Segala bentuk tindakan, ucapan, proposal, maupun kerja sama yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah tanggal pencopotan atau berakhirnya masa berlaku kartu tersebut, sepenuhnya berada di luar tanggung jawab resmi organisasi.
Jika ada pihak-pihak yang masih menggunakan atribut, nama, atau mengaku sebagai Sekretaris Jenderal maupun Kabid Pendidikan PP LSM KCBI untuk melakukan tindakan yang mencurigakan atau merugikan, kami mengimbau agar segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau dikonfirmasikan langsung kepada Sekretariat Nasional PP LSM KCBI. Kami tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum demi menjaga marwah dan nama baik organisasi."
Imbauan kepada Publik dan Penegak Hukum
Manajemen internal LSM KCBI meminta kepada seluruh jaringan anggota di daerah maupun mitra kerja strategis di tingkat nasional (NKRI) agar berhati-hati.
Organisasi saat ini sedang melakukan pembenahan total struktur guna memastikan roda organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta senantiasa mengusung motto lembaga: "Langkah Pasti Tindakan Nyata".
Bagi instansi atau masyarakat yang mendapati pihak-pihak mencurigakan dengan membawa nama atau kartu identitas lama beratasnamakan DPP LSM KCBI, diharapkan segera melakukan verifikasi resmi kepada pengurus pusat yang sah.
Social Header